MENCARI SOSOK PEMIMPIN NASIONAL

IMG-20130412-00494 Tahun 2013 ini diprediksi akan menjadi tahun yang sangat menentukan wajah kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2014. Karena itu pembicaraan publik terkait politik dan pemimpin nasional akan marak, baik membahas kriteria maupun personal. Meskipun jika membicarakan sosok pemimpin nasional tidak berarti melulu hanya menyangkut calon Presiden. Karena pimpinan nasional lainnya seperti Menteri, Panglima TNI, Kepala POLRI, Pimpinan MPR/DPR, Ketua Ormas Nasional hingga informal leader pun dapat dikategorikan sebagai pimpinan nasional.

Namun bagaimanapun sosok Presiden merupakan pemimpin sentral dan puncak dari struktur negara dan bangsa, apalagi dalam konteks Presiden Republik Indonesia yang merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan serta  Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden memiliki otoritas yang besar baik dalam penunjukan pejabat negara, penentuan rencana pembangunan jangka menengah, pembuatan APBN maupun inisiasi peraturan Undang-Undang, pembuatan Peraturan Pemerintah serta hal-hal strategis lainnya yang menentukan haluan negara.

Karena itu untuk menjadi pemimpin nasional diperlukan kemampuan-kemampuan yang khusus dan melebihi kemampuan orang-orang biasa. Kriteria-kriteria khusus yang relevan dan diperlukan bagi seorang pemimpin nasional dengan kondisi bangsa dan perkembangan lingkungan strategis saat ini telah diperkenalkan oleh Lemhannas RI dengan memunculkan Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI), yaitu suatu sistem untuk menemukan informasi secara cepat, mudah, dan kategoris tentang  standarisasi kualitas kepemimpinan nasional.

IKNI mengandung 4 kategori moralitas dan akuntabilitas (rasa tanggung jawab) sebagai “key variables”, yaitu: Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Sipil atau Individual, Sosial Kemasyarakatan, Institusional atau Kelembagaan, dan Global. IKNI dibuat dengan telah mempertimbangkan dan mengambil manfaat dari perkembangan kajian tentang kepemimpinan seperti Kepemimpinan  Kontemporer, Kepemimpinan Negarawan, Kepemimpinan Visioner dan mempertimbangkan lingkungan strategis dan konteks Indonesia saat ini.

Dengan mempertimbangkan pola penentuan sosok pemimpinan nasional Indonesia saat ini yang menggunakan pemilihan langsung, maka pemilihan pemimpin nasional lebih didasarkan pada tingkat popularitas, hubungan emosional primordial dan faktor lain yang tidak terkait langsung dengan kualitas dan kompetensi kepemimpinan rasional  yang siap menghadapi tantangan nasional, regional maupun global. Lebih jauh, bahkan terkadang tanpa mempertimbangkan tingkat pendidikan, pengalaman dan penugasan dalam jabatan publik maupun politik yang relatif masih kurang memadai, sehingga belum teruji melalui suatu proses pematangan politik. Disamping itu, tiket bagi sosok pemimpin nasional tertinggi lokal maupun nasional masih dipegang Partai Politik. Sehingga sangat sulit bagi calon perseorangan untuk tampil.

Oleh karena itu, dalam proses penyiapan sosok pemimpin nasional ini Partai Politik maupun lembaga yang mempersiapkan calon pemimpin nasional seperti LEMHANNAS RI sering mengalami dilema, antara kapasitas dan popularitas. Sosok-sosok yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan politik seperti aparat pemerintah (birokrat, tentara, polisi, kehakiman) maupun politisi dengan kewajiban dan kesibukannya menjadi tidak populer. Disisi lain, para pesohor seperti artis karena profesinya menjadikan mereka populer ditengah masyarakat, sehingga meskipun pengalaman politik dan kebijakan publik sangat minim, mereka relatif mudah memperoleh dukungan pemilih. Begitu pula pengusaha, dengan profesi yang ditekuninya menjadikan mereka memiliki pendanaan yang besar sehingga jika mereka terjun kedunia politik melalui pemilu/pilkada dapat dengan mudah mempopulerkan diri melalui iklan di televisi, koran dan spanduk lainnya.

Celakanya, karena kepentingan partai dan kelompok yang sangat kuat untuk menang dan meraih kekuasaan. Maka sering popularitas calon menjadi pertimbangan utama, sedangkan kompetensi hanya dijadikan pelengkap semata. Akibatnya, yang bermunculan dalam pencalonan Kepala Daerah, bahkan calon Presiden adalah para pesohor dan pemilik modal. Dengan sedikit dikarbit plus politik pencitraan, maka orang yang tidak punya pengalaman atau bahkan punya track record buruk sekalipun bisa menjadi pemimpin lokal bahkan nasional.

IMG-20130412-00492Karena itu, menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dapat lebih rasional dan berpikir jangka panjang dalam menentukan pilihan politiknya di Pemilu, Pilpres maupun Pilkada, bukan hanya dari ketenaran calon. Selain itu, secara khusus menjadi tantangan bagi Partai Politik maupun lembaga pencetak pemimpin nasional seperti LEMHANNAS RI untuk dapat mencetak sosok pemimpin nasional yang memiliki kapasitas dan kreadibilitas namun sekaligus juga populer di masyarakat umum.

Syukurlah bahwa saat ini teknologi komunikasi dan informasi telah banyak membantu masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi secara cepat dan murah. Hal ini pun seharusnya dapat dimanfaatkan oleh calon-calon pemimpin nasional yang dicetak oleh Partai Politik maupun LEMHANNAS dalam upaya mensosialisasikan diri dan pikiran-pikirannya kepada masyarakat. Sehingga dapat dicapai dua target sekaligus; meningkatkan popularitas, sekaligus melakukan pendidikan politik masyarakat. Meskipun penetrasi teknologi komunikasi dan informasi ini belum merata hingga seluruh pesolok negeri, namun setidaknya para kelompok menengah dan trend setter dapat lebih cepat diedukasi. Sehingga harapannya, sosok pemimpin nasional yang telah digembleng oleh Partai Politik dan LEMHANNAS menjadi figur yang menguasai IKNI, sekaligus juga dikenal luas di masyarakat.

Wallahu’alam..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *